Sponsored Links
Article - English
Berita Sebelumnya
Lowongan Kerja
Top 10 Artikel
IT HELPDESK - indowebhost.co.id
TNI Jangan Terjebak Politik Praktis
by admin - Suara-Anda.com
Wacana pemberian kembali hak politik prajurit TNI pada Pemilu 2014 mulai ramai dibicarakan. Bahkan Presiden pun telah menyatakan persetujuannya, asalkan TNI dapat menjamin tak ada perpecahan internal akibat perbedaan pilihan politik. Namun demikian TNI jangan terjebak politik praktis.
Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy, mengatakan wacana
mengembalikan hak politik prajurit TNI ibarat membalik mesin waktu ke era rezim Orde Lama dan Orde Baru. Sejarah telah mengajarkan keterlibatan TNI di panggung politik membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Sudah cukup sejarah Orde Lama dan Orde Baru mengajarkan pengalaman TNI terpolitisir sedemikian rupa sehingga membahayakan bangsa.
TNI dibutuhkan sebagai pengawal ideologi negara dan penjaga wawasan nusantara. Karenanya, sebaiknya TNI tetap dalam posisi netral. Keberpihakan pada partai tertentu, meski sekedar hak memilih, berpotensi menggiring TNI dalam ketidakutuhan.
Ketua DPR Marzuki Alie, mengatakan kurang sependapat dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang setuju dengan pengembalian hak politik terhadap prajurit TNI. Pendapat SBY tepat bahwa kita tidak boleh membatasi hak politik TNI, namun masih perlu pertimbangan pada saat ini. Kita harus jernih melihat persoalan. Apakah demokrasi di Indonesia saat ini sudah on the right track, mengingat masih belum siapnya para elit politik menerima kekalahan. Fakta menunjukkan banyak calon yang kalah dalam pesta demokrasi namun tidak mau *legowo* dan akhirnya menggerakan demo anarkis. Dengan kondisi seperti ini, pihaknya ragu andaikata TNI diberikan hak politik sudah siap dan tidak terprovokasi dengan realita demokrasi. Dikhawatirkan ikut terpancing, sehingga stabilitas politik justru akan menjadi terganggu.
Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay, mengatakan wacana pemberian hak pilih bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2014 yang dikhawatirkan akan memicu perpecahan di diinternal TNI tak akan terjadi apabila dibuat peraturan yang tegas. Peraturan dan pemberian sanksi perlu diperbaharui belajar dan dari pengalaman penanganan sengketa kasus pelanggaran Pemilu pada 2009. Misalnya TNI aktif tidak boleh kampanye menggunakan seragam dinas, mengatur kampanye diwilayah netral, dan tidak menggunakan lembaga organisasi sebagai sarana kampanye. Perlu dibuat pengadilan khusus untuk menangani sengketa kasus Pemilu. Pengadilan khusus perlu dibentuk agar semua bentuk pelanggaran melewati proses pembuktian yang berlangsung cepat.
Kemudian bagi pelanggar diberikan sanksi yang tegas. Selama ini banyak pihak yang tidak setuju dengan fungsi politik TNI, kemudian TNI mereformasi diri. Sekarang banyak pihak ingin TNI berpolitik kembali. Sebenarnya TNI sebagai lembaga pertahanan negara sudah benar dan jangan didorong masuk politik kembali. Saya mengingatkan agar TNI tidak terjebak pada politik praktis semata, sebaiknya TNI netral untuk mengamankan bangsa dan negara dari disintegrasi. Bravo TNI.
Tata Rustadinata
Panghegar Permai III,Ujung Berung, Bandung,40613
Emai: tata.rustadinata@gmail.com
Email This Post
Print This Post
Tinggalkan Pesan Donk!
You must be logged in to post a comment.
Baca Juga
-
Tidak ada berita
Klik di sini:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi sales@indowebhost.co.id,
Telepon 061-77183002 | 0811613002
